Sampaikan Aspirasi Forum Masyarakat Maluk Bersatu : Kami Tidak Merasa Diwakili oleh Amanat

SUMBAWA BARAT - Ratusan warga lingkar tambang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maluk Bersatu (FMMB) menggelar aksi damai menolak isu penutupan tambang PT AMNT.

Baca juga: Terkait Laporan CSR Dan Pelanggaran HAM Amman Mineral, Bupati KSB Minta Semua Pihak Cooling Down

Aksi damai yang berlangsung  didepan Kantor Camat Maluk dipicu karena warga masyarakat maluk merasa tidak diwakili oleh lsm amanat. Dengan mengiring isu pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan hingga penutupan tambang oleh LSM AMANAT, yang mengatasnamakan masyarakat. Sehingga membuat masyarakat khususnya warga Kecamatan Maluk gusar. Kegusaran warga lantaran setelah beberapa tahun belakangan ditimpa oleh pembatasan aktivitas akibat covid-19 membuat perekonomian di Kecamatan Maluk mati suri.

"Kami dari Forum Masyarakat Maluk Bersatu (FMMB) bertekad memperbaiki perekonomian Maluk akibat Covid-19 dan tidak ingin masyarakat dan lingkungan kami terkotak-kotak, dan kami tidak merasa diwakili oleh amanat, kami bisa menyampaikan sendiri aspirasi kepada Pemerintah" kata Ketua FMMB Zainuddin dalam orasinya, Senin (9/01/2023).

Baca juga: Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Pengamat: Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sentris

Selain itu, FMMB juga mendesak pemerintah Daerah untuk menciptakan perekonomian yang baik dan meminta kepada Camat Maluk untuk bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan TNI agar menjaga Kondusifitas di Kecamatan Maluk dari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

"Pemerintah Daerah, khususnya Kecamatan Maluk harus melihat bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya jika tambang tersebut ditutup. Kami berharap pemerintah Maluk dapat bekerjasama lebih intens dengan TNI-Polri dalam menjaga kondusifitas di wilayah lingkar tambang dari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat, " tegasnya.

Baca juga: LSM Garuda Bersama PINSAR Gedor Gedong DPRD NTB

Ia juga mengajak seluruh masyarakat KSB khususnya warga lingkar tambang untuk bersama-sama menolak isu-isu liar dan penutupan tambang yang dilakukan oleh sejumlah LSM mengatasnamakan kepentingan publik.

"Kalau memang berjuang untuk kepentingan publik, maka pikirkan juga nasib kami warga lingkar tambang dan sekitarnya, " ucapnya.

Baca juga: Merasa Dirugikan, Nasabah Bank Mandiri Taspen Palangka Raya Laporkan OJK

Ia mengatakan, akibat dari isu liar dan penutupan tambang tersebut yang dilakukan secara terus menerus maka dipastikan berdampak pada iklim investasi di wilayah KSB secara otomatis akan terganggu. Ini artinya, 'Bumi Pariri Lema Bariri' tidak kondusif dan rawan aksi.

"Bagaimana investor mau datang jika isu penutupan tambang terus di dengung dengungkan. Kami khawatirkan, jangankan investor akan datang, yang ada saja bisa kita pastikan hengkang alias kabur, " ujarnya.

Baca juga: Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui

Sementara, Syarifuddin selaku Camat Maluk saat menemui massa aksi menyatakan akan menindaklanjuti keluhan warga kepada pemerintah kabupaten Sumbawa Barat. Menurut dia, apa yang menjadi harapan warga terkait isu liar dan penutupan tambang di akui akan berdampak pada perputaran ekonomi khususnya di wilayah lingkar tambang.

Saat ini, lanjutnya pihak pemerintah Kecamatan bersama PT AMNT telah membuat nota kesepakatan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk masalah infrastruktur jalan di dalam nota kesepakatan akan segera di bangun.

"Bapak bapak, ibu ibu dan saudara yang berdiri disini, kita akui tiga tahun memang ekonomi di wilayah lingkar tambang vakum alias mati suri. Kemudian, saat ini telah menggeliat lagi termasuk dari sektor pariwisata, ekonomi kecil, pembangunan ekonomi, pertanian, kebun wisata dan segala macam termasuk infrastruktur jalan akan segera di bangun bersama perusahaan PT AMNT, " tegas Camat dihadapan massa aksi sembari peserta aksi bersorak, 'hidup camat'.

Sementara itu aksi damai ratusan warga FMMB  didepan Kantor Camat Maluk akhirnya berakhir sekitar pukul 11.00 Wita. Massa yang telah berorasi sepakat untuk membubarkan diri. (**)