Camat Maluk Akui 3 Tahun Roda Perekonomian di Lingkar Tambang  Amman Mineral Vakum Akibat Pandemi

SUMBAWA BARAT - Camat Maluk Syarifuddin menegaskan selama kurun waktu tiga tahun roda perekonomian khususnya diwilayah lingkar tambang, kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat vakum akibat Pandemi Covid 19.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Camat Maluk saat menemui massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maluk Bersatu (FMMB), Senin (9/1/2023).

Baca juga: Gerdayak Indonesia Kecam Perbuatan Oknum Mahasiswa Bakar Simbol Negara

Ia menjelaskan bahwa saat ini, pihak pemerintah bersama PT AMNT telah menandatangani nota kesepakatan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

"Bapak Ibu dan saudara, kami akui selama 3 tahun terakhir roda perekonomian di wilayah kita mati suri akibat pandemi Cavid-19, " kata Camat.

Baca juga: Konsisten Satu Komando 2024 Ikut Jokowi, Relawan Sapu Lidi Surabaya Raya Suarakan Dukungan

Lanjut Camat, seiring dengan adanya pembangunan smelter dan subcon lainnya terlihat jelas geliat ekonomi sudah membaik, termasuk dari sektor pariwisata, ekonomi kecil, pembangunan ekonomi, pertanian, kebun wisata, termasuk infrastruktur jalan akan segera di bangun bersama PT AMNT.

"Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini kami sangat terbantukan. Artinya, dengan keberadaan PT AMNT mampu mengubah hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang, " bebernya.

Baca juga: Soal Kecelakaan Haul Truk, Amman Mineral:  Korban Sehat Wal'afiat dan Tidak Cidera

Sebelumnya, Ratusan warga lingkar tambang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maluk Bersatu (FMMB) menggelar aksi damai menolak isu penutupan tambang PT AMNT.

Aksi damai yang berlangsung didepan Gate Benete hingga didepan Kantor Camat Maluk dipicu isu penutupan tambang oleh LSM AMANAT, sehingga membuat masyarakat khususnya warga Kecamatan Maluk gusar. Kegusaran warga lantaran setelah beberapa tahun belakangan ditimpa oleh pembatasan aktivitas akibat covid-19 membuat perekonomian di Kecamatan Maluk mati suri.(**)

Baca juga: Ingkit Djaper: PT Gemareksa dan PT Satria Hupasarana Harus Kembalikan Hak Masyarakat